Pemerintah Gandeng Swasta Percepat Penerapan Kendaraan Listrik Berbasis Baterai

Komite Penghapusan Bensin Bertimbel dan The International Council on Clean Transportation (ICCT) gelar workshop nasional.

OTOPLUS-ONLINE I Analis Kerja Sama Direktorat Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Supriyadi mengungkapkan, pemerintah sudah mempersiapkan regulasi dan strategi untuk mewujudkan percepatan penerapan kendaraan listrik berbasis baterai di Indonesia.

Workshop nasional “Percepatan Penerapan Kendaraan Listrik Berbasis Baterai di Indonesia” digelar pada Rabu, 21 September 2022 di Sari Pacific Hotel, Jakarta.

Hal itu ia sampaikan dalam Workshop Nasional yang diselenggarakan The International Council on Clean Transportation (ICCT) bersama Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB) bertajuk “Percepatan Penerapan Kendaraan Listrik Berbasis Baterai di Indonesia”, pada Rabu, 21 September 2022 di Sari Pacific Hotel, Jakarta.

"Salah satunya, Peraturan Presiden (Perpres) No. 55 Tahun 2019. Terbaru, ada Inpres Nomor 7 Tahun 2022 tentang penggunaan KBBLB sebagai kendaraan dinas operasional, serta kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah," kata Supriyadi.

Baca juga: Gaikindo: Pemerintah Harus Membuat Program Semacam LCGC, Tapi Khusus Kendaraan Listrik

Bahkan sebelum ada instruksi dari Presiden Jokowi, Pemerintah DKI Jakarta sejatinya sudah lebih jauh melangkah menggunakan kendaraan listrik, khususnya pada armada bus Transjakarta.

Bus listrik Transjakarta resmi beroperasi pada Maret 2022 sejumlah 30 unit, dengan payung hukum Peraturan Gubernur No. 90 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah yang berketahanan Iklim.

Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Chaidir

Sementara itu, Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Chaidir menjelaskan, Pergub DKI Jakarta berisi tiga komitmen pembangunan rendah karbon.

Baca juga: Transjakarta Uji Coba Bus Listrik Higer dengan Beberapa Keunggulannya

Pertama, implementasi 100 bus listrik pada rute Transjakarta sampai akhir 2022. Kedua, mengganti separuh bus Jakarta menjadi armada listrik secara bertahap sampai 2025.

“Ketiga, akan mengganti 100 persen armada Bus Rapid Transit (BRT) dengan bus listrik pada 2030,” ujar Chaidir.

Ia menambahkan, pada tahun yang sama, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menandatangani Deklarasi Jalan Bebas Bahan Bakar Fosil C40 pada 2021.

Baca juga: Menhub Akui DFSK Gelora E Cocok Juga Sebagai Feeder dan Shuttle Bus

Sebagai informasi, Jakarta bergabung dengan 39 kota lainnya dari seluruh dunia untuk mewujudkan mobilitas yang bersih.

Transjakarta telah melakukan uji coba bus listrik Higer pada 2020 lalu

Penetapan jumlah target implementasi bus listrik Transjakarta tidak lepas dari peran lembaga mitra. KPBB, ICCT, World Research Institute(WRI), dan Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) memberi bantuan teknis dengan pembiayaan dari pemerintah Jerman untuk memastikan keberhasilan adopsi bus listrik pada Transjakarta.

Untuk memuluskan target Pemprov DKI, pengelola Transjakarta menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan sektor swasta. Harapannya, target elektrifikasi lebih dari 10 ribu unit bus Transjakarta pada 2030 bisa tercapai.

Baca juga: AHM Akan Informasikan Strategi dan Roadmap Bisnis Sepeda Motor Listrik di Indonesia

"Ini salah satu mimpi bagi pemerintah Jakarta yang berusaha kami wujudkan," kata Kepala Departemen Perencanaan dan Standarisasi PT Transjakarta, Chandra Rakhmat.

Transportasi publik dari sektor swasta seperti Bluebird pun turut serta menjadi bagian percepatan penggunaan kendaraan listrik. Bahkan, Bluebird merupakan pelopor penggunaan taksi berbasis listrik di Indonesia.

Dimulai sejak 2020 dengan 29 armada, kini Bluebird terus menambah armada dengan mesin listriknya sampai 200 unit.

Baca juga: Yamaha Perkenalkan E01 Masih Sebagai Test Market Kendaraan Listrik di Indonesia

Bahkan tahun 2022 ini, Bluebird menambah investasi sebanyak Rp32,5 miliar untuk pengadaan mobil listrik. Technical Service Manager PT Bluebird, Suratmanto mengatakan, mobil listrik Bluebird baru tersedia di Jakarta dan Bali.

"Rencananya ke depan Bluebird bakal menyediakan layanan mobil listrik di Semarang," ujar Suratmanto.

Sementara itu, Senior Transport Specialist World Bank, Nupur Gupta mengatakan, strategi mobilitas listrik bisa diintegrasikan dengan sasaran dan tujuan mobilitas perkotaan berkelanjutan.

Baca juga: Kemenhub Percepat Pengembangan Kendaraan Listrik yang Lebih Aman

Ia berpesan, jangan sampai strategi pengembangan kendaraan listrik dikembangkan sendiri-sendiri dan terpisah. "Karena kemacetan, keselamatan di jalan dan faktor luar tidak akan terselesaikan," kata Gupta.

Energy Specialist Energy Divison Southeast Asia Department, the Asian Development Bank (ADB), Florian Kitt mengatakan, salah satu masalah besar pengembangan kendaraan berbasis listrik adalah biaya.

"Pendanaan akan didukung penuh oleh bank internasional seperi ADB dan World Bank. Kami juga berupaya menggerakkan investor, kita sudah diskusikan itu dengan Mc Kinsey," kata Florian.

Program Manager United Kingdom Partnership for Acceleration of Climate Transition (UK PACT) Program for Indonesia, Ridwan Kurniawan mengatakan, pemerintah Inggris siap mendukung pembiayaan kendaraan listrik di Indonesia.

Karena ini merupakan salah satu kegiatan atau program mendapatkan perhatian oleh pemerintah Inggris untuk kemungkinan pendanaan.

Baca juga: Presiden Jokowi Luncurkan Hyundai IONIQ 5, Mobil Listrik Pertama yang Dirakit di Indonesia

Oleh sebab itu, ia mengajak semua pihak bekerja sama dengan model produk pembiayaan yang telah disediakan dari World Bank dan ADB.

Sementara itu, Direktur Eksekutif KPBB Ahmad Safrudin menyebutkan bahwa masih ada sejumlah tantangan yang perlu dihadapi, salah satunya pemerintah belum menuntaskan software dalam mengembangkan persemaian KBLBB ini.

“Terutama skema insentif dan disinsentif fiskal berbasiskan tingkat grCO2/km guna menciptakan kesetaraan harga jual antara KBLBB ICE vehicle, sehingga KBLBB mampu melakukan penetrasi pasar,” kata Safrudin.

Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU)

Untuk mendorong penetrasi kendaraan listrik, Pemerintah perlu segera membuat road map di antaranya mengenai jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).

Baca juga: SPKLU Hasil Kerja Sama BPPT dan Pertamina Kembali Diluncurkan

"Keypoint dari peta jalan ini adalah kita melakukan estimasi titik SPKLU dibutuhkan per tahun dengan rasio 10 KLBB : 1 SPKLU," tutur Vice President Pengembangan Teknologi PLN Trihadimasyar.

Sementara itu, untuk mendorong penetrasi kendaraan listrik di Indonesia, pemerintah pusat memiliki program khusus, yakni memberikan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) 0 persen bagi konsumen.

Bank Indonesia mengizinkan DP 0 persen untuk mobil listrik

Adapun di daerah, DKI Jakarta misalnya, telah menghapus Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) maupun Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bagi konsumen kendaraan listrik. Bank Indonesia juga mengizinkan DP 0 persen untuk mobil listrik.

ICCT Regional Lead ASEAN, Francisco Posada mengatakan bahwa ICCT akan terus mendukung para pihak terkait upaya akselerasi kendaraan listrik di Indonesia yang dilakukan melalui exchange of knowledge dan dukungan teknis.

Untuk itu, kajian ICCT lainnya dapat diakses pada https://theicct.org/insight-analysis/publications/.

Teks: Indramawan

Foto: Dok OTOPLUS-ONLINE